EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Setiawan, Bagus (2023) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (3MB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (3MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (3MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (3MB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh uu yang disahkan oleh pemerintah dengan menggunakan metode Omnibus Law. Selanjutnya, mengenai adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 t entang uu cipta kerja yang menjatuhi putusan uu tersebut dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu untuk mengetahui bagaimana alasan hukum hakim. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyyah terhadap putusan khususnya pada pertimbangan hakim. Menganalisis apakah pertimbangan hakim memiliki kesesuaian dengan prinsip dalm siyasah dusturiyyah dan musyawarah. Adapun hasil penelitian ini, didapati bahwa pertimbangan hakim mengeluarkan putusan adalah uu cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional karena cacat formil yaitu, syarat pembentukannya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim lainnya adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Sejalan dengan ini siyasah dusturiyyah mewajibkan bagi pembentuk undang-undang menjalankan semua syarat pembentuknya dan dalam musyawarah pembentukan undang-undang harus dilakukan bersama-sama dalam artian melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM)
Date Deposited: 13 Feb 2023 07:43
Last Modified: 13 Feb 2023 07:45
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/22167

Actions (login required)

View Item View Item