Marhamah, Siti (2023) Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (1MB)
	Text AWAL.pdf Download (4MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (79kB)
	Text BAB I.pdf Download (322kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text BAB III.pdf Download (200kB)
	Text BAB IV.pdf Download (535kB)
	Text BAB V.pdf Download (70kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (155kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (8MB)

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti, kemacetan, gangguan ketertiban, dan membuat penduduk sekitar tidak nyaman. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah membuat aturan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda tersebut mengatur penataan, hak dan kewajiban serta larangan bagi pedagang kaki lima. Pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah soal implementasi Perda tersebut, dan kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah PKL mendapatkan hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Peneliti juga ingin menelisik kendala-kendala di lapangan. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh data-data secara empiris dengan jalan terjun kelapangan untuk melihat bagaimana norma hukum di jalankan. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Jalan KS Tubun Kota Banjarmasin. Peneliti memilih lokasi ini karena di jalan tersebut terdapat markas Satpol PP sebagai penegak Perda. Selama di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Kasus pedagang kaki lima di jalan KS Tubun menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan dengan baik. Indikasi utamanya adalah belum meratanya hak yang didapat pihak PKL serta masih terdapat kewajiban yang tidak mereka penuhi. Kesadaran PKL akan hak dan kewajiban mereka perlu terus-menerus ditingkatkan dengan upaya sosialisasi yang lebih sering dari pemerintah kota.

Actions (login required)

View Item