EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun

Marhamah, Siti (2023) Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (4MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (79kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (322kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (387kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (200kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (535kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (70kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (155kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (8MB)

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti, kemacetan, gangguan ketertiban, dan membuat penduduk sekitar tidak nyaman. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah membuat aturan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda tersebut mengatur penataan, hak dan kewajiban serta larangan bagi pedagang kaki lima. Pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah soal implementasi Perda tersebut, dan kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah PKL mendapatkan hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Peneliti juga ingin menelisik kendala-kendala di lapangan. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh data-data secara empiris dengan jalan terjun kelapangan untuk melihat bagaimana norma hukum di jalankan. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Jalan KS Tubun Kota Banjarmasin. Peneliti memilih lokasi ini karena di jalan tersebut terdapat markas Satpol PP sebagai penegak Perda. Selama di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Kasus pedagang kaki lima di jalan KS Tubun menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan dengan baik. Indikasi utamanya adalah belum meratanya hak yang didapat pihak PKL serta masih terdapat kewajiban yang tidak mereka penuhi. Kesadaran PKL akan hak dan kewajiban mereka perlu terus-menerus ditingkatkan dengan upaya sosialisasi yang lebih sering dari pemerintah kota.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
K Law > K Law (General)
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 17 Mar 2023 06:16
Last Modified: 23 May 2023 02:56
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/22350

Actions (login required)

View Item View Item