Sa’adah, Siti Nor (2023) Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong. Skripsi, Syariah.

	Text Surat Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf Download (162kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (137kB)
	Text BAB I.pdf Download (356kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text BAB III.pdf Download (112kB)
	Text BAB IV.pdf Download (214kB)
	Text BAB V.pdf Download (110kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari keresahan warga terhadap ketidak merataannya dana bantuan dalam hal tata kelola dana bantuan langsung tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong, dikarenakan hanya 66 kepala keluarga (KK) yang tercatat menerima bantuan langsung tunai dari jumlah 137 kepala keluarga (KK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam tata kelola dana bantuan langsung tunai di Desa Jimamun dan bagaiman transparansi dana bantuan langsung tunai terhadap masyarakat Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digali dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, serta mnegenai transpransi dana bantuang langung tunai terhadap masyarakat Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Selanjutnya data yang disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis dengan hukum positif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan terutama dalam hal tata kelola dana bantuan langsung tunai oleh Pemerintah Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah dijalanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu melakukan perencanaan keuangan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan juga sesuai dengan konsep good governance seperti konsep partisipasi dan akuntabilitas meskipun dalam hal transpransi pada pelaksanaannya belum maksimal karena masih terkendala untuk penggunaan Website. Adapun faktor kendala dari Pemerintahan Desa Jimamun dalam pengelolaan atau penggunaan Website dikarenakan faktor kondisi geografis yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang mampu untuk mengoprasikan

Actions (login required)

View Item