Fajrin, Ahmad Maulidi (2023) Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (319kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (406kB)
	Text BAB I.pdf Download (660kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB)
	Text BAB III.pdf Download (551kB)
	Text BAB IV.pdf Download (820kB)
	Text BAB V.pdf Download (437kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (425kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang Undang RILalu Lintas dan Angkutan Jalan). Menurut Undang-Undang Nomor. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Peran Kepolisian lalu lintas dan Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kepolisian Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara langsung kelapangan untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini Peran kepolisian unit lalu lintas dalam pengaturan lalu lintas jalan dari persepektfi undang-undang nomor 22 tahun 2009, secara umum adalah mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas jalan dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Adapun kendala dalam penertiban lalu lintas di kabupaten Tapin sebagai berikut keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas untuk melakukan pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas, Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli, Kurang dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Actions (login required)

View Item