Riyani, Nuraina (2023) Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang Dilarang Oleh Pemerintah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Ahmad Yani). Skripsi, Syariah.

	Text 1. PERNYATAAN - aina.pdf Download (234kB)
	Text 2. AWAL - aina.pdf Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK - aina.pdf Download (8kB)
	Text 4. BAB I - aina.pdf Download (436kB)
	Text 5. BAB II - aina.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	Text 6. BAB III - aina.pdf Download (208kB)
	Text 7. BAB IV - aina.pdf Download (542kB)
	Text 8. BAB V - aina.pdf Download (88kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA - aina.pdf Download (325kB)
	Text 10. LAMPIRAN - aina.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Kahadiran PKL di Kota Banjarmasin memainkan peran yang penting dalam dunia bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Namun, Kegiatan PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga berdampak mengganggu kepentingan umum. Berdasarkan pendapat ulama kegiatan PKL yang memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan fasilitas lainnya ada perbedaan pendapat di mana ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan kegiatan PKL tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama dan dasar hukum ulama Kota Banjarmasin mengenai penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani km 1 sampai km 6. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan editing, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapat para ulama menunjukan 2 variasi pendapat yaitu pertama bahwa jual beli yang dilakukan PKL di kawasan yang dilarang oleh pemerintah yakni trotoar di jalan Ahmad Yani km 1 sampai km 6 hukumnya boleh dan sah secara rukun dan syarat jual beli berdasarkan Q.S. AlBaqarah/2 : 275. Namun, PKL yang beraktivitas masih melakukan tindakan yang membawa mudharat bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari ketentuan pemerintah. Pendapat kedua, berlandaskan Q.S. An-Nisa/4 : 59 bahwa baik itu hukum jual beli maupun paraktiknya, tetap hukumnya adalah tidak boleh karena telah melanggar aturan pemerintah di mana peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan umum, dengan aktivitas PKL maka kepentingan umum tersebut menjadi terganggu.

Actions (login required)

View Item