Mahrita, Riani (2023) Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (171kB)
	Text AWAL.pdf Download (873kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (380kB)
	Text BAB II TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB III ANALISIS.pdf Download (342kB)
	Text BAB IV PENUTUP.pdf Download (46kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan berupa Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang perkara cerai gugat karena seorang suami yang pemabuk. Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut mengabulkan permohonan cerai Penggugat dengan alasan telah sesuai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penulis mencoba melakukan analisa terkait pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami pemabuk yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan mengabulkan berdasarkan ketentuan huruf (f). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami pemabuk pada putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg. dan juga untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis (analytical approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan tahun 2020 sampai bulan Maret tahun 2021 sebagai bukti yang kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). Menurut analisa penulis terkait alasan pemabuk yang menjadi fakta diajukannya perkara gugatan cerai telah termuat di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a).

Actions (login required)

View Item