Asvia, Salwa Nur (2023) Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Alasan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istr. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (382kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (185kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (519kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (316kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (779kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (185kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (402kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Ketentuan izin poligami pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri memiliki penafsiran yang berbeda dari para hakim serta beberapa pihak. Hal ini disebabkan karena ketentuan rumusan undang-undang yang tertulis tidak memiliki arti yang jelas tentang batasan apa saja yang menjadi kewajiban yang harus dijalankan seorang istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait izin poligami yang didasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang membahas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan adanya beberapa pendapat dan faktor yang melatarbelakangi alasan hakim tekait izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Hal-hal yang dilihat dari pengertian tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketika suami hiperseks dan istri tidak bisa memenuhi tuntutan, penafsiran terkait Pasal 4 Ayat (2) huruf a UUP harus ditentukan mengenai arti tidak dapat menjalankan kewajiban dalam kondisi permanen atau sementara, dan dilakukan dengan kesengajaan atau tidak oleh istri dan istri yang tidak taat kepada suami dan istri yang tidak setia. Sedangkan alasan terkait pendapat tersebut adalah ketika kebutuhan biologis tidak terpenuhi, apabila penyebab tidak dapat menjalankan kewajiban itu bersifat permanen serta dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak suami dan tidak terlaksananya kewajiban istri serta istri yang tidak taat dan tidak setia kepada suami atau melakukan perselingkuhan.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
Date Deposited: | 05 Jul 2023 06:48 |
Last Modified: | 05 Jul 2023 06:48 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/23490 |
Actions (login required)
View Item |