Adawiah, Rabiatul (2023) Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin). Skripsi, Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN BIA.pdf Download (356kB)
	Text AWAL BIA.pdf Download (985kB)
	Text ABSTRAK BIA.pdf Download (276kB)
	Text BAB I BIA.pdf Download (439kB)
	Text BAB II BIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	Text BAB III BiA.pdf Download (28kB)
	Text BAB IV BIA.pdf Download (676kB)
	Text BAB V BIA.pdf Download (82kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA BIA.pdf Download (224kB)
	Text LAMPIRAN BIA.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kedudukan Masjid At-Taqwa Banjarmasin yang berstatus sebagai Masjid Besar di Kecamatan Banjarmasin Timur namun tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sementara peraturan pemerintah yang mengatur status masjid menyebutkan adanya bantuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin dan mengetahui dampak dari peraturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan menguraikan data deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus Yayasan Masjid Besar At-Taqwa, Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa, Sekretaris Camat Banjarmasin Timur dan Lurah Kebun Bunga Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di Masjid Besar At-Taqwa yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 365 Kota Banjarmasin dan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur di Jalan Manggis Nomor 20 Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tidak diimplementasikan pemerintah dari segi pembiayaan pada Masjid Besar AtTaqwa Banjarmasin sebab peraturan ini belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini terjadi karena tidak adanya follow up dan controlling dari Pemerintah Kota serta dari pengurus Camat terdahulu kepada pengurus Camat saat ini sehingga Pemerintah Kecamatan yang saat ini menjabat tidak mengetahui informasi mengenai kewajiban mereka dalam peraturan tersebut. Disisi lain, pengurus Masjid Besar At-Taqwa juga tidak ingin masjid diintervensi pemerintah karena akan menghilangkan peran Yayasan. Dampak positif dari peraturan tersebut pada Masjid Besar At-Taqwa tidak ada sehingga mengakibatkan terbatasnya kegiatan masjid dalam aspek idarah (manajemen organisasi), kurang optimalnya aspek aspek imarah (kegiatan kemakmuran masjid) dan belum optimalnya aspek ri’ayah (pembangunan fisik, sarana dan prasarana) dalam memenuhi standar masjid sebagai Masjid Besar.

Actions (login required)

View Item