Fatonah, Isnaini (2023) Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020). Skripsi, Syariah.

	Text pernyataan keaslian tulisan.pdf Download (130kB)
	Text cover sampai daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text abstrak .pdf Download (7kB)
	Text Bab I.pdf Download (686kB)
	Text BAB II Tinjauan Umum Putusan.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text Bab III.pdf Download (793kB)
	Text Bab IV.pdf Download (380kB)
	Text Bab V.pdf Download (206kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (465kB)
	Text Lampiran.pdf Download (9MB)

ABSTRAK

Sengketa konsumen yang diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK terhadap penolakan klaim asuransi kepada konsumen/tertanggung dikarenakan tertanggung mengidap penyakit stroke non hemoragik yang memutuskan bahwa pelaku usaha diminta untuk membayar klaim asuransi sebesar Rp. 2.200.000.000,- . Pelaku usaha tidak terima putusan arbitrse yang dikeluarkan oleh BPSK dan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK karena BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan juga pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK berdasarkan putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode library research (kajian pustaka). Metode analisa bahan hukum yang digunakan metode content analysis. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian sengketa asuransi yang telah dilakukan oleh BPSK melalui arbitrase yang disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. BPSK telah sesuai melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang amar putusannya menolak keberatan dari pelaku usaha dan menguatkan putusan dari BPSK. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang dihubungkan dengan judex facti. Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa asuransi dikarenakan sengketa tersebut termasuk ke dalam sengketa perdata murni.

Actions (login required)

View Item