Dahliani, Dahliani (2023) Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Mediasi Sengketa Waris Melalui Kuasa Hukum. Skripsi, Syariah.

	Text Keaslian Tulisan Dahliani.pdf Download (250kB)
	Text AWAL - Skripsi Dahliani Lampiran depan Lengkap.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak Skripsi Dahliani.pdf Download (29kB)
	Text BAB I Dahliani HABIS SIDANG fix.pdf Download (308kB)
	Text BAB II sudah dibujuri hbis sidang fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text BAB III Dahliani fix bnr.pdf Download (107kB)
	Text BAB IV Dahliani point 1 lagi fix banar bnr.pdf Download (212kB)
	Text BAB V Dahliani fix bnr.pdf Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA fix banar.pdf Download (182kB)
	Text LAMPIRAN belakang fixxx.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan proses perkara. Tak terkecuali sengketa waris. Sebagaimana yang telah tercantum dalam PERMA No. 1/2016 Pasal 1 Ayat (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ketidakhadiran principal dalam proses mediasi hanya dapat dibenarkan jika principal berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Salah satunya adalah mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri. Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum ketika tempat tinggal principal berbeda pulau dengan Pengadilan Agama, sehingga aturan yang ada di PERMA tidak sesuai dengan realita yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan mediasi sengketa waris diwakilkan oleh Kuasa Hukum dan mengetahui prespektif hukum positif terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data berjumlah lima orang yakni empat Hakim Mediator dan satu Kuasa Hukum. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan beberapa pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pembolehan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum adalah 1. Surat kuasa istimewa; 2. Jauhnya jarak tempat tinggal principal dengan Pengadilan Agama; 3. Pekerjaan yang sulit ditinggalkan; 4. Itikad baik principal; Ketika proses mediasi tidak dapat dihadiri oleh principal, maka diperbolehkan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum dengan alasan sah. Namun ketika mediasi tidak dihadiri principal karena alasan jarak antara tempat tinggal dan pengadilan agama berbeda pulau, maka hal ini bertentangan dengan PERMA No.1 Tahun 2016 yang menyatakan alasan sah mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yaitu principal mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, bukan berbeda pulau. Seharusnya mediasi tetap bisa dijalankan oleh principal dengan menggunakan audio visual. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3) Mediasi dengan audio visual dianggap sah.

Actions (login required)

View Item