Khoerunnisa, Hasna Tsania (2023) Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Pengunaan SK Pensiun Sebagai Jaminan Produk Pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (283kB)
	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text BAB I.pdf Download (545kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text BAB III.pdf Download (24kB)
	Text BAB IV.pdf Download (433kB)
	Text BAB V.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Pemberian pembiayaan harus selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian agar bank tidak mengalami kerugian, hal ini mewajibkan adanya jaminan pada kegiatan pembiayaan. Salah satunya adalah jaminan berupa SK Pensiun dan salah satu Bank Syariah yang menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan adalah Bank Syariah Indonesia dalam produk Pensiun Berkah. Tetapi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) menyatakan bahwa barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan. Praktik pembiayaan ini menimbulkan kebingungan ketika Perbankan Syariah memperbolehkan penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan, padahal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/PJOK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bank wajib menerapkan prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI (Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf (a)). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan 2 pandangan, yakni 3 ulama bepandangan sama yaitu mereka semua membolehkan untuk menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan selama belum ada yang mengharamkannya. Selain itu SK Pensiun dipandang karena menyebutkan nominal uang atau gaji yang didapat oleh si pensiunan setiap bulannya. Hal ini menjadikan SK Pensiun sebagai jaminan fisibilitas, yaitu kemampuan seorang pensiunan untuk bisa membayar ketika dirinya diberi pinjaman oleh Bank Syariah. Namun demikian, SK Pensiun tidak bisa dijadikan sebagai alat bayar karena SK Pensiun itu milik seseorang yang tidak bisa diperjualbelikan. Sedangkan 1 ulama berpandangan bahwa SK Pensiun boleh dijadikan jaminan apabila bank tersebut mensyaratkan jaminan berupa SK Pensiun maka itu sah menjadi jaminan dan yang menjadi jaminan adalah posisi pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk bisa membayar utang yang telah dipinjamnya. Argumentasi yang digunakan oleh keempat Ulama tersebut adalah Q.S. al-Baqarah/2: 282, hadis-hadis, dan hukum positif.

Actions (login required)

View Item