Arsaidil, Arsaidil (2023) Implikasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Objek Wisata Siring Tendean Menara Pandang). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN ARSAIDIL.pdf Download (83kB)
	Text AWAL ARSAIDIL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK ARSAIDIL.pdf Download (161kB)
	Text BAB I ARSAIDIL.pdf Download (443kB)
	Text BAB II ARSAIDIL.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text BAB III ARSAIDIL.pdf Download (181kB)
	Text BAB IV ARSAIDIL.pdf Download (357kB)
	Text BAB V ARSAIDIL.pdf Download (161kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ARSAIDIL.pdf Download (402kB)
	Text LAMPIRAN ARSAIDIL.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Akibat penataan PKL yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Banjarmasin melalui UPDT Siring Kota Banjarmasin berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka penataan ini menimbulkan permasalahan baru karena PKL berpindah dagangn di luar pagar pembatas Siring dan mengakibatkan terjadinya kesemrawutan di sekitar kawasan Siring, juga terjadi kemacetan lalu lintas di jalan Kapten Pierre Tendean. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Implikasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendean Menara Pandang Di Kota Banjarmasin Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2012. Selain itu juga untuk mengetahui upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendean Menara Pandang Di Kota Banjarmasin pasca penataan pada objek wisata Siring Tendean Menara Pandang. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan triangulasi seperti mengajukan pertanyaan saat wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dari hasil penelitian sebagai berikut: pertama, implikasi yang dirasakan oleh PKL yaitu dari segi penghasilan, kenyaman berdagang dan keamanan saat berdagang. impilkasi yang dirasakan oleh Pemerintah seperti apresiasi yang bagus dari masyarakat, kebersihan kawasan objek wisata dan berkurangnya tidak kriminal akibat PKL berdagang di kawasan siring. Bagi pengunjung implikasi yang dirasakan adalah kenyaman saat berwisata. Kedua, upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan melakukan pendataan bagi PKL dan membangunkan rombong-rombong sedang untuk mereka berdagang juga membuat 2 aturan untuk menunjang pemberdayaan PKL.

Actions (login required)

View Item