Fathurahman, Muhammad (2023) Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN FATHUR.pdf Download (73kB)
	Text AWAL FATHUR.pdf Download (773kB)
	Text ABSTRAK FATHUR.pdf Download (94kB)
	Text BAB 1 FATHUR.pdf Download (252kB)
	Text BAB 2 FATHUR.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text BAB 3.pdf Download (307kB)
	Text BAB 4 FATHUR.pdf Download (209kB)
	Text BAB 5 FATHUR.pdf Download (109kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA FATHUR.pdf Download (138kB)
	Text LAMPIRAN FATHUR.pdf Download (7MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan dalam mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dibandingkan dengan pengangkatan pimpinan lembaga lain, seperti Kapolri dan TNI, di mana Jaksa Agung hanya diangkat oleh presiden tanpa melibatkan DPR. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui mengapa tidak adanya keterlibatan DPR dalam pengangkatan seorang Jaksa agung. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana tinjauan perundang-undangan tentang pengangkatan Jaksa Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari buku primer dan sekunder yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui fit and proper test. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh presiden karena lembaga kejaksaan merupakan bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penuntutan umum. Oleh karena itu, kekuasaan kejaksaan dapat diintervensi sebagai kekuasaan pemerintah yang terbatas pada presiden. Inilah alasan mengapa lembaga legislatif tidak terlibat dalam proses pengangkatan Jaksa Agung seperti pada pengangkatan Kapolri maupun Panglima TNI

Actions (login required)

View Item