Husaini, Ahmad (2023) Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (160kB)
	Text AWAL.pdf Download (753kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text BAB I.pdf Download (250kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text BAB III.pdf Download (52kB)
	Text BAB IV.pdf Download (308kB)
	Text BAB V.pdf Download (42kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (442kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara yang banyak dikabulkan dibandingkan ditolak. Dari hasil wawancara awal diketahui ada berbagai penafsiran hakim mengenai keadaan sangat mendesak sebagai alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dan juga dasar pendapat hakim dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Data penelitian adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matrikasi. Data dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa alasan menurut para informan yaitu fitnah masyarakat, ada keinginan dari masyarakat, dan juga anak sudah pernah menginap di rumah pasangan. Hal paling utama alasan-alasan ini perlu disandingkan dengan kesiapan untuk menikah bagi anak. Semua informan menyatakan bahwa selain alasan hamil atau telah berhubungan badan, hakim wajib memperhatikan kesiapan pernikahan bagi anak. Pendapat hakim ini telah sesuai dengan faktor dalam sebuah pertimbangan hukum yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Actions (login required)

View Item