Muslaini, Muslaini (2023) Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis. Skripsi, Fakultas Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (152kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (116kB)
	Text BAB I.pdf Download (523kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text BAB III.pdf Download (203kB)
	Text BAB IV.pdf Download (368kB)
	Text BAB V.pdf Download (42kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (264kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (759kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari masih banyaknya pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia sebagaimana didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keterlibatan perempuan dalam perlemen diatur sekurang-kurangnya 30% dan bahkan perempuan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Dari hal ini menarik untuk meneliti kepemimpinan perempuan yang ditinjau dari hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan dan tinjauan hadis terhadap ketentuan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen dan studi pustaka dan bahan hukum dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki jabatan politik dengan keterlibatan perempuan minimal 30%. Perempuan juga diberikan hak untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden. Tinjauan hadis Nabi Saw. terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa perempuan diberikan hak untuk menjadi pemimpin. Dari tinjauan asbabul wurud hadis maupun historis politik Islam perempuan boleh terlibat dalam politik. Keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut jika ditinjau dari hadis Nabi Saw. nampak perlu adanya limitasi kepemimpinan perempuan, bahwa perempuan dapat memimpin selama tidak menjadi kepala negara.

Actions (login required)

View Item