Rahmatullah, Rahmatullah (2023) Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga. Tesis, Pascasarjana.

	Text Pernyataan Keaslian.pdf Download (651kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (606kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (828kB)
	Text BAB III.pdf Download (721kB)
	Text BAB IV.pdf Download (523kB)
	Text BAB V.pdf Download (202kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (236kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Peraturan Permandagri No. 109 Tahun 2019 mengatur administrasi kependudukan yang mana salah satu aturanya SPTJM adalah syarat untuk mendaptkan kartu keluarga tanpa melampirkan buku nikah sehingga para pasangan suami istri yang menikah secara sirri bisa mendaptkan kartu keluarga, aturan terjadi pertentangan antara UU Perkawinan dan Permandagri, kedua aturan tersebut terjadi ketidakserasian antara satu dengan yang lain. Penelitian ini adalah Untuk Mengkaji Implikasi hukum pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga terhadap nikah sirri Untuk Mengkaji Harmonisasi Norma Hukum Pada pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan, Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan filsafat (Philosophical Approach), bahan hukum yang digunakan adalah baha hukum primer, sekunder, Tersiser, teknik pengumpulan hukumnya dengan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, analisis yang digunakan dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dikhawatirkan celah ini akan membuat praktik pernikahan Siri bisa membuahkan hasil pihak demi kepentingan diri sendiri. implikasinya juga menimbulkan status kekuatan hukum perkawinanya tidak pasti, meningkatnya praktik nikah sirri, administrasi kartu keluarga menjadi lemah karena tercatat " kawin belum tercatat", tercantum status anak pada ibunya di kartu keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang lebih tinggi (Lex Superiori) sedangkan Peraturan Permandagri No 109 tahun 2019 diposisikan sebagai peraturan yang bersifat rendah (Lex Inferiori),pertimbangannya adalah Undang-Undang Perkawinan mempunyai kekhususan norma yang mengatur tentang adanya pencatatan perkawin pada pasal 2 ayat (1) dapat menggesampingkan norma pada Permandari No. 109 Tahun 2019 Pada pasal 5 huruf b. Kesimpulan pada penelitian ini Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai implikasi hukumya. Implikasi hukum yang akan muncul adalah tidak mendaptkan kepastian hukum pada perkawinanya serta memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia. Konsekuensi yang muncul dari Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menimbulkan kekaburan hukum dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan.

Actions (login required)

View Item