Amalia, Norwahdah Rezky (2023) Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimanan Selatan). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (327kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (62kB)
	Text BAB I.pdf Download (291kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text BAB III.pdf Download (167kB)
	Text BAB IV.pdf Download (352kB)
	Text BAB V.pdf Download (34kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (174kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya memerlukan kemampuan, baik fisik, finansial dan pengetahuan. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Untuk itu, seseorang yang ingin berangkat haji harus mendaftar sebagai jemaah haji reguler dengan menyetorkan sejumlah uang dan menunggu sesuai dengan nomor porsi haji yang didapatkan ketika mendaftar. Seiring berjalnnya waktu, tidak dipungkiri terdapat berbagai permasalahan, salah satunya meninggalnya jemaah haji sebelum keberangkatan dirinya ke tanah suci. Berdasarkan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tabungan BPIH sebesar Rp25.000.000,00 berserta nomor porsi tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli waris. Permasalahan dapat terjadi saat penentuan penerima pelimpahan nomor porsi tersebut karena salah seorang ahli waris yang akan menerima. Oleh karenannya, penelitian ini bertujuan mengkaji proses penentuan ahli waris penerima pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia dan problematika kewarisan pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal. Jenis Penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini terdapat dua cara yang digunakan dalam penentuan pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Tapin, yakni melalui musyawarah dan wasiat. Musyawarah yang dilakukan adalah dengan mengemukakan beberapa pertimbangan yang kemudian diambil kesepakatan bersama dalam penentuan penerima pelimpahan nomor porsi tersebut. Proses musyawarah ini juga didukung oleh pihak ketiga selaku tokoh agama yang memberikan beberapa pendapat seputar kewarisan. Sedangkan penentuan melalui wasiat ditemukan wasiat kepada bukan ahli waris dan ahli waris. Wasiat kepada bukan ahli waris memang diperkenankan oleh hukum syara’. Akan tetapi, wasiat kepada ahli waris terdapat hadis yang melarang wasiat kepada ahli waris, kecuali terdapat persetujuan dari para ahli waris lainnya. Pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Tapin juga memiliki beberapa problematika, diantaranya berkenaan dengan perolehan harta yag digunakan untuk mendaftar sebagai jemaah haji, terdapat ahli waris yang melepaskan haknya, penerima pelimpahan nomor porsi bukan merupakan penerima pelimpahan nomor porsi haji dan pelaksanaan badal haji oleh penerima pelimpahan nomor porsi haji.

Actions (login required)

View Item