Nisya, Khairatun (2023) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Asas Tertutup Untuk Umum dalam Pelaksanaan Mediasi dan Persidangan Perceraian Bagi Penyandang Disabilitas. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (51kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text BAB I.pdf Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text BAB IV.pdf Download (394kB)
	Text BAB V.pdf Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi asas tertutup untuk umum terhadap mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas memiliki persepsi yang berbeda dari para hakim. Hal ini disebabkan karena perkara (penggugat) didampingi orang tuanya. Padahal didalam persidangan perceraian dilakukan tertutup untuk umum dan tidak bisa masuk kecuali atas izin dari hakim. Bagi penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendampingan pada Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dan orang tua diperbolehkan untuk mendampingi. Sementara dalam Pasal 15 Ayat (2) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa menyediakan penerjemah khusus untuk pendampingan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi pihak pengadilan belum menyediakan penerjemah khusus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat hukum hakim tentang asas tertutup untuk umum dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Jenis penelitian ini hukum empiris, mengkaji hukum dalam masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan dengan menganalisis reaksi dan interaksi melalui wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas kemudian di analisis dengan metode deskriftif-kualitatif. Hasil penelitian penulis bahwa persepsi hakim terhadap asas tertutup untuk umum bagi penyandang disabilitas dalam perkara nomor 205/Pdt.G/2022/PA.K.Kps. Beberapa hakim menyebutkan bahwa, setuju dilakukan pendampingan oleh orang tuanya karena orang tua memahami dan dapat berinteraksi dengan bahasa isyarat anaknya dan menunjang kelancaran persidangan termuat dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. Sedangkan hakim yang lain kurang setuju karena jika didamping orang tuanya ditakutkan permasalahan akan berlanjut dan pihak tidak leluasa dalam menyampaikan permasalahnnya termuat dalam Pasal 15 Ayat (2) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. Maka diizinkannya pihak penyandang disabilitas untuk di dampingi pihak orang tua. Karena dianggap mampu memahami dan berinteraksi dengan pihak yang berperkara. Adanya selain para pihak didalam persidangan dalam hal pendamping itu bukan berarti asas tertutup untuk umum tidak dilaksanakan. Penunjukan pendamping misalnya keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak.

Actions (login required)

View Item