Hariyati, Yunika (2023) Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (137kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (180kB)
	Text BAB I.pdf Download (340kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text BAB III.pdf Download (85kB)
	Text BAB IV.pdf Download (256kB)
	Text BAB V.pdf Download (77kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kewajiban warga negara dalam menempuh pendidikan selama 12 tahun dari SD hingga SMA. Kemudian adanya peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan pasal 44 yang harusnya dengan adanya peraturan tersebut membuat meratanya pendidikan yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, namun masih ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan fasilitas secara merata terutama di Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Penelitian ini berfokus kepada implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas dan bagaimana kendala yang terjadi di lapangan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 tersebut sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpresentasikan fenomena yang tengah berkembang dengan cara terjun langsung kelapangan, subjek penelitian ini kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa di SMAN 1 Kapuas Hilir. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute aprroach) atau pendekatan yuridis yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari masih kurangnya pembangunan gedung sekolah di kecamatan tersebut dan sarana prasana untuk siswa-siswi bersekolah. Hal ini didasari dengan beberapa kendala yang ada seperti kurangnya komunikasi dan sosialiasi terhadap pentingnya pendidikan serta minimnya anggaran dari pemerintah membuat kurangnya fasilitas dan sarana prasana bagi siswa-siswi bersekolah. Solusi yang dapat diberikan berupa adanya sosialisasi yang dilakukan untuk kesadaran masyarakat betapa pentingnya pendidikan.

Actions (login required)

View Item