Nuradha, Putri Lisna (2023) Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PUTRI LISNA NURADHA.pdf Download (243kB) |
|
Text
AWALAN Putri Lisna Nuradha.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK Putri Lisna Nuradha.pdf Download (121kB) |
|
Text
BAB I Putri Lisna Nuradha.pdf Download (325kB) |
|
Text
BAB II Putri Lisna Nuradha.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
BAB III Putri Lisna Nuradha.pdf Download (93kB) |
|
Text
BAB IV Putri Lisna Nuradha.pdf Download (417kB) |
|
Text
BAB V Putri Lisna Nuradha.pdf Download (115kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA Putri Lisna Nuradha.pdf Download (174kB) |
|
Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN Putri Lisna Nuradha 1.pdf Download (470kB) |
ABSTRAK
Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi setiap jalannya Pemilu maupun Pemilukada yang sifatnya permanen sebagimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilukada di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 terjadi pemungutan suara ulang. Hal ini menujukan adanya perselisiahan hasil untuk beberapa wilayah yang mengadakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Banjarmasin Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah di skripsi ini adalah: 1) bagaimana peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin tahun 2020; 2) bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap peran Bawaslu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Peneliti melakukan riset lapangan di Bawaslu Kota Banjarmasin dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa temuan sebagai beriku. Pertama, peran Bawaslu dalam perselisihan hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin adalah maupun menjadi pihak yang memberi keterangan saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini cukup membingungkan karena sepengetahuan peneliti, sebelum ke Mahkama Konstitusi perselisishan hasil Pemilu di proses di Bawaslu dahulu. Kedua, peran Bawaslu ini jika dianalisis dari perspektif fiqih siyasah maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam fiqih siyasah ada lembaga bernama, ahl al-hall wa al-‘aqd yang salah satu tugasnya mengawasi pemimpin, menurut Abu A’la al-Maududi. Bawaslu dapat dianggap memiliki sedikit kesamaan dengan ahl al-hall wa al-‘aqd, karena Bawaslu mengawasi jalannya pemilu.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
Date Deposited: | 01 Nov 2023 08:06 |
Last Modified: | 01 Nov 2023 08:06 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25251 |
Actions (login required)
View Item |