Amania, Malinda Hafizaturrizqo (2024) Tinjauan UU Perkawinan Tentang Pandangan Wahbah Zuhaili Mengenai Nikah Misyar. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (110kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (67kB)
	Text BAB I.pdf Download (323kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text BAB III.pdf Download (242kB)
	Text BAB IV.pdf Download (310kB)
	Text BAB V.pdf Download (138kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Nikah misyar adalah sebuah bentuk pernikahan yang pada praktiknya istri tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia peroleh dari suaminya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Belakangan ini nikah misyar juga terjadi di Indonesia, Terdapat perdebatan mengenai status dan kedudukan nikah misyar, dalam hal ini mayoritas ulama banyak yang menghukumi haram terhadap pernikahan misyar, namun Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama yang memiliki pandangan berbeda terhadap hukum nikah misyar. Dalam Fatawa Mu’ashirah az-Zuhaili berpandangan tentang kebolehan pernikahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian library research (kepustakaan). Sifat penelitian pada penilitian ini adalah content analysis (analisis isi), dan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. UU Perkawinan di Indonesia memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan praktik pernikahan misyar, diantaranya mengenai tujuan pernikahan, pencatatan nikah, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian nikah dan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Dengan demikian secara garis besar, pelaksanaan pernikahan misyar ketika ditinjau dalam berbagai aspek yang terdapat di dalam UU Perkawinan Indonesia adalah tidak sejalan. Penulis tidak sependapat dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai kebolehan pernikahan semacam ini. Penulis merasa pernikahan ini cenderung lebih banyak mengandung kemudaratan daripada kemaslahatan. Pemerintah seharusnya turut serta melakukan pengawasan melalui lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan. Dan jikalau bisa, hendaknya pernikahan semacam ini dilarang dilakukan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item