EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Persepsi Hakim Tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai)

Kalsum, Umi (2024) Persepsi Hakim Tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai). Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN UMI KALSUM.pdf

Download (219kB)
[img] Text
AWAL UMI KALSUM.pdf

Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK UMI KALSUM.pdf

Download (201kB)
[img] Text
BAB I UMI KALSUM.pdf

Download (652kB)
[img] Text
BAB II UMI KALSUM.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (790kB)
[img] Text
BAB III UMI KALSUM.pdf

Download (79kB)
[img] Text
BAB IV UMI KALSUM.pdf

Download (377kB)
[img] Text
BAB V UMI KALSUM.pdf

Download (111kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA UMI KALSUM.pdf

Download (181kB)
[img] Text
LAMPIRAN UMI KALSUM.pdf

Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pasal 4 ayat (2) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Terkait dengan syarat pertama, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang termasuk kewajiban seorang istri. Maka dari itu, hakim sebagai orang yang berwenang serta berperan dalam memberi atau tidak memberi izin poligami, dapat memberikan atau memperjelas kewajiban apa saja yang dipikul oleh istri yang tidak dapat dijalankan oleh istri sehingga seorang suami dapat diberi izin untuk berpoligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang disebutkan dalam persyaratan poligami serta alasan yang digunakan hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data yaitu informan dari para Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami ialah pertama, hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban lebih menitikberatkan pada maslahat dengan melihat fakta dalam persidangan, dan kedua, makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketidakmampuan menjalankan nafkah batin disebabkan faktor penyakit fisik, psikis, dan umur. Alasannya yang digunakan hakim adalah hakim tidak bisa terpaku dengan UndangUndang, sehingga dalam mengadili suatu perkara perlu memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan, dan alasan selanjutnya adalah karena nafkah batin kewajiban mutlak seorang istri.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
K Law > K Law (General)
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 12 Jan 2024 08:04
Last Modified: 12 Jan 2024 08:04
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25698

Actions (login required)

View Item View Item