Hafisyah, Khairimatun (2024) Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dalam Keadaan Hamil. Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan keaslian tulisan Khairimatun H.pdf Download (185kB)
	Text AWAL FIX Khairimatun Hafisyah.pdf Download (1MB)
	Text BAB I OK Khairimatun Hafisyah.pdf Download (650kB)
	Text BAB II OK Kharimatun Hafisyah.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text BAB III OK Khairimatun Hafisyah fix.pdf Download (298kB)
	Text BAB IV OK Kharimatun Hafisyah.pdf Download (494kB)
	Text BAB V OK Kharimatun Hafisyah.pdf Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA OK Kharimatun Hafisyah.pdf Download (404kB)
	Text LAMPIRAN OK Khairimatun Hafisyah.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya masyarakat yang menyangka adanya perbedaan antara perceraian ketika istri dalam keadaan hamil dan tidak dan anggapan bahwa Pengadilan Agama mempersulit proses perkara perceraian ketika istri dalam keadaan hamil. Maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil dan dasar-dasar pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data yaitu informan dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil hukumnya boleh. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim terdapat dalam Al-Qur'an Surah at-Talaq ayat 4, dengan syarat bahwa alasan-alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 KHI dan dapat dibuktikan oleh para pihak. Namun setiap hakim mempunyai kebijakan masing-masing dalam menangani perkara perceraian dalam keadaan hamil.

Actions (login required)

View Item