Mas'ud, Mas'ud (2024) PENENTUAN DUI PAPENRE’ DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUSAN HILIR). Skripsi, Syariah.
Text
Pernyataan Mas'ud .pdf Download (123kB) |
|
Text
AWALAN MASUD PENGESAHAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK MAS'UD.pdf Download (128kB) |
|
Text
BAB I MAS'UD.pdf Download (327kB) |
|
Text
BAB II MAS'UD.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB) |
|
Text
BAB III MAS'UD.pdf Download (96kB) |
|
Text
BAB IV MAS'UD.pdf Download (407kB) |
|
Text
BAB V MAS'UD.pdf Download (98kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA MAS'UD.pdf Download (159kB) |
|
Text
LAMPIRAN MAS'UD.pdf Download (1MB) |
|
Text
LAMPIRAN MAS'UD.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dari tradisi Masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir yaitu penentuan dui pappenre’ atau adat biaya penyelenggaraan pesta perkawinan dengan nominal yang tinggi. Tradisi ini memberikan dampak signifikan yaitu tertundanya perkawinan dan juga sulitnya pasangan membangun rumah tangga setelah acara perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan dui papenre’ dalam perkawinan adat suku bugis dan juga dampak penentuan dui papenre’ di Kecamatan Kusan Hilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Data diolah dalam bentuk editing, klasifikasi, dan verifikasi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunukkan pada kasus pertama, dui pappenre’ ditentukan oleh bibi pihak ibu sebesar 40 Juta berdasarkan harga bahan pokok. Pada kasus kedua, ayah dan ibu perempuan menetapkan dui papenre’ sebesar 35 Juta dengan mempertimbangkan status sosial keluarga perempuan. Pada kasus ketiga, melibatkan musyawarah keluarga besar pihak perempuan dengan nominal 65 Juta karena status sosial keluarga. Sedangkan pada kasus keempat, ibu dari pihak perempuan menetapkan 70 Juta karena status sosial keluarga dan pendidikan perempuan. Dampaknya termasuk penundaan perkawinan (kasus pertama dan ketiga), beban tambahan bagi pasangan yang telah menikah (kasus pertama, kedua, dan keempat), serta pemeliharaan status dan kehormatan keluarga, terutama pihak perempuan, sesuai dengan adat tradisi yang berlaku (semua kasus).
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | mr mahyudin S.IPust |
Date Deposited: | 23 Jan 2024 05:09 |
Last Modified: | 23 Jan 2024 05:09 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25904 |
Actions (login required)
View Item |