Arifa, Sofina (2024) Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN SOFINA.pdf Download (68kB)
	Text AWAL SOFINA.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK SOFINA.pdf Download (157kB)
	Text BAB I SOFINA.pdf Download (547kB)
	Text BAB II SOFINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text BAB III SOFINA.pdf Download (551kB)
	Text BAB IV SOFINA.pdf Download (531kB)
	Text BAB V SOFINA.pdf Download (159kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SOFINA.pdf Download (400kB)
	Text LAMPIRAN SOFINA.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa dalam pertimbangan putusan hakim berkewajiban untuk menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan mediasi dengan menyebutkan nama mediator dan menyampaikan berhasil tidaknya mediasi yang dilaksanakan. Tetapi tidak ada kejelasan secara spesifik apakah hakim tingkat pertama saja yang wajib memuat hasil mediasi dalam pertimbangannya ataukah hakim tingkat banding dan kasasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui tinjauan filosofis terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative dengan pendekatan analitis (analitical approach). Sumber bahan hukum utama penelitian adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bahan hukum didapatkan dengan teknik studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan seleksi dan sistematisasi. Analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitaitf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 3 ayat (2) mengenai kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk memuat hasil mediasi dalam pertimbangan hukum secara eksplisit dibatasi pada hakim tingkat pertama saja, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jika ditinjau dari sudut pandang filosofi hukum, Pasal 3 ayat (2) pada hakikatnya tidak terbatas diperuntukkan bagi hakim tingkat pertama saja, melainkan hakim tingkat banding dan kasasi dalam memeriksa perkara sebagai sebuah pertimbangan hukum. Bahkan hal tersebut juga dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan di PERMA seperti Pasal 29 dan 30 terkait dengan perdamaian sukarela yang menjadi pertimbangan hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi

Actions (login required)

View Item