Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, dinilai
sebagai putusan yang problematik dan mengancam prinsip demokrasi Indonesia.
Hal ini dikarenakan banyaknya ketidaksesuaian terhadap hukum dalam
pengambilan putusan tersebut. Mulai dari perubahan yudisial MK yang tidak
konsisten, ketidakjelasan kewenangan dan sistem MK dalam perubahan substansi
undang-undang, kedudukan pemohon yang tidak memenuhi syarat, konflik
kepentingan pribadi hingga pada cacat hukum secara formil. Padahal MK sebagai
lembaga kehakiman memiliki fungsi utama diantaranya adalah sebagai penjaga
konstitusi dan pengawal demokrasi. Untuk mewujudkan fungsi tersebut maka MK
diberi kewenangan untuk dapat melakukan uji materi peraturan perundang-undang
terhadap UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, hal ini tercantum
pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. MK adalah lembaga independen negara dan
memiliki sifat putusan yang final dan mengikat. Sehingga dengan kekuasaan ini
MK diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan
memastikan bahwa tidak terjadi adanya penyimpangan dalam peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan. Untuk itulah penting bagi MK, untuk
menjaga independensi, kredibilitas, konsistensi dan akuntabilitas terhadap setiap
putusan yang dikeluarkan.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode library
research (kajian pustaka). Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah
metode content analysis (analisis isi).
Hasil dari penelitian ini adalah, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
merupakan peraturan yang problematik dan tidak responsif, hal ini disebabkan
karena tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan hingga amar
putusan dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga tidak sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan. Penetapan putusan ini menjadi problema dalam masyarakat,
karena putusan MK yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada
kekuasaan lembaga lain yang dapat merubah isi putusan tersebut. Problema pada
putusan ini telah mencederai penerapan prinsip demokrasi di Indonesia, karena
berasal dari produk politik hukum yang otoriter sehingga tidak memenuhi
parameter penerapan demokrasi dalam negara Indonesia