Ridani, Ahmad (2024) Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (226kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text BAB I.pdf Download (558kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Download (118kB)
	Text BAB IV.pdf Download (258kB)
	Text BAB V.pdf Download (101kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (325kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Merokok menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat bahkan menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak sekali bahaya merokok untuk kesehatan. Sehingga setiap daerah memiliki tugas untuk membuat peraturan kawasan tanpa rokok, salah satunya Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok; (2) mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih kurang maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan ini dan masih banyak masyarakat yang merokok disembarang tempat; (2) Kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, kurangnya personil dalam pengawasan, tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah, dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut

Actions (login required)

View Item