Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur,
adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat. Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan Konsumen
lembaga keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan
memiliki saling ketergangungan satu dengan yang lainnya. Tingkat pemahaman
konsumen terhadap produk/jasa keuangan yang masih rendah menyebabkan
konsumen terkadang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan pada
akhirnya menimbulkan sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan
konsumen. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya perlindungan
konsumen dengan cara melaksanakan literasi keuangan dan penyelesaian
penanganan pengaduan konsumen lembaga keuangan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa Efektivitas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan
menggunakan teori “Effectiveness of Law” yang berfokus pada pembahasan pasal
28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 dalam hal pelindungan konsumen pada lembaga
keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach).
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen pada Lembaga
Keuangan Syariah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal
30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sudah berjalan
secara efektif dan memenuhi indikator tolak ukur dalam pelaksanaan efektivitas
hukum sebagaimana teori Effectiveness of Law Professor Anthony Allott yaitu a)
preventif, b) curative, dan c) facilitative. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
tentang OJK menjadi payung hukum bagi OJK dan Lembaga Keuangan Syariah
untuk melaksanakan edukasi dan literasi, memberikan pelindungan hukum bagi
konsumen dalam menggunakan produk/jasa keuangan dan menjadi landasan bagi
OJK untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa antara pelaku usaha jasa
keuangan dan konsumen sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara adil.