Rusdiansyah, Rusdiansyah (2021) Kepemilikan Rumah Subsidi/KPR oleh Kelompok Luar Sasaran dalam Hukum Ekonomi Syariah. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (30kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text BAB I.pdf Download (328kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text BAB III.pdf Download (270kB)
	Text BAB IV.pdf Download (408kB)
	Text BAB V.pdf Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (367kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (144kB)

ABSTRAK

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditengah masyarakat tidak hanya dimanati oleh mereka yang berpenghasilan menenagah atau kelompok sasaran sebagaimana aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020, namun juga mereka yang berpenghasilan tinggi, kepemilikian tersebut adalah kempelikan yang sudah jamak terjadi, dan diketahui oleh pengembang dan bisa jadi juga diketahui oleh Bank yang ditunjuk sebagai debitur oleh pemerintah, tindakan tersebut jamak terjadi ditengah masyarakat tanpa ada sanksi hukum yang menjerat. Pada praktiknya banyak fasilatas KPR dinikmati oleh kelompok luar sasaran, dengan berbagi macam motif, seperti mencari keuntungan, investasi danliannya dilakukan denga berbagai macam cara, yang menjadi persoalan adalah aspek akad yang dipergunakan dan keabsahan kepemilikan KPR oleh kelompok luar sasaran. Melihat pentingnya mengetahui bagaimanana tinjauan akad kepemilikan rumah subsidi/KPR oleh kelompok luar sasaran dalam hukum ekonomi syariah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Mengkaji Bagaimana kepastian hukum akad kepemilikan rumah subsisdi/ KPR menurut 'Keputusan Menteri' 'Pekerjaan 'Umum 'dan 'Perumahan 'Rakyat (PUPR) 'Nomor 242/KPTS/M/2020' dalam perspektif hukum ekonomi syariah, 2) Bagaimana cara Kelompok Luar Sarsaran dalam memperoleh KPR Subsidi dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kelompok Luar Sarsaran tersebut? Penelitian ini adalah penelitian hukum, sebagai penelitian hukum normative, menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang�undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, pendekatan tersebut dipilih untuk menjelaskan secara utuh akan diskrpisi tinjauan akad yang dalam hukum ekonomi syariah terhadap akad kepemilikian rumah kelompok luar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ,perrtama akad yang digunakan oleh kelompok luar sasaran dalam kepemilikan rumah subsidi adalah akad wakalah, murabahah, kedua, kepemilikan rumah subsidi oleh kelompok luar sasaran adalah merupakan perbuatan yang mengambil hak orang lain dimana peruntukan perumahan tersebut sebenarnya adalah bagi mereka yang berpanghasilan dibawah Rp 8.000.000.00 (delapan juta) perbulan

Actions (login required)

View Item