Hermawan, Candra (2024) Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (110kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (30kB)
	Text BAB I.pdf Download (371kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text BAB III.pdf Download (184kB)
	Text BAB V.pdf Download (38kB)
	Text BAB IV.pdf Download (139kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Dalam pandangan hukum, implementasi adalah merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum yang ada di dalam masyarakat. Pengaruh aturan hukum tersebut baik terhadap sosial yang tertentu atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang daya yang ada atau muncul dari sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau tindakan dari sebuah masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hukum itu mereka tidak melakukan Tindakan yang melanggqar ataupun bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Perda merupakan sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah yang merupakan sebuah karakteristik dari suatu perda. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Begitupun juga dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menganalisa langsung kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan perda nomor 7 tahun 2015. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan berupa observasi seperti wawancara, dan juga dokumentasi. Perda nomor 7 tahun 2015 ini adalah perda yang mengatur tentang perizinan penyelenggaraan angkutan Sungai dan danau. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwaPemerintah daerah kurang tegas terhadap perda nomor 7 tahun 2015 ini yang membuat masyarakat atau penyedia jasa angkutan Sungai dan danau Di Kabupaten Kotawaringin Timur ini tidak mentaati atau mengikuti perda yang telah dibuat, dan juga pada akhirnya masyarakat dan penyedia jasa angkutan Sungai dan danau itu bersifat apatis terhadap perda nomor 7 tahun 2015.

Actions (login required)

View Item