Wardana, Andi (2024) Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin). Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN- ANDI WARDANA.pdf Download (125kB) |
|
Text
AWAL- ANDI WARDANA.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK- ANDI WARDANA.pdf Download (8kB) |
|
Text
BAB I-ANDI WARDANA.pdf Download (290kB) |
|
Text
BAB II- ANDI WARDANA.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB) |
|
Text
BAB III-ANDI WARDANA.pdf Download (149kB) |
|
Text
BAB IV-ANDI WARDANA.pdf Download (271kB) |
|
Text
BAB V-ANDI WARDANA.pdf Download (11kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA-ANDI WARDANA.pdf Download (3MB) |
|
Text
LAMPIRAN-ANDI WARDANA.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini di latar belakangi oleh beberapa fenomena gangguan lalu lintas seperti penyempitan laju kendaraan akibat dari kemacetan yang terjadi di kota Banjarmasin yang salah satu penyebabnya ialah dari parkir liar yang tanpa berizin jelas. Padahal dalam pelaksanaan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagai bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat. Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris dengan tekhnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Subjek Penelitian ini yaitu, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Kasi Operasional dan Pengendalian Umum Satpol PP Kota Banjarmasin, Para Juru Parkir kota Banjarmasin, dan Masyarakat kota Banjarmasin. Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Kaitannya dengan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 ini yaitu dari Faktor Penegak Hukumnya yang mana aparat hukum dari UPTD Parkir kota Banjarmasin telah melaksanakan tugasnya namun, masih ada terdapat kendala terkadang masih kecolongan dengan beberapa parkir yang tidak berizin/parkir liar, lalu faktor masyarakat yang masih belum mengetahui tentang peraturan ini, hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat, dan kemudian dari sarana prasarana menjadi faktor hukum yang mana agar pengggunakan SKRD (karcis parkir) dan atribut parkir diperjelas karena beberapa juru parkir ada yang tidak menggunakan itu
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor S.I.Pust |
Date Deposited: | 22 May 2024 06:57 |
Last Modified: | 22 May 2024 08:17 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26564 |
Actions (login required)
View Item |