Wali dalam pernikahan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya
suatu akad. Proses pencatatan pernikahan yang apabila wali nikahnya mafqûd
mempunyai prosedur tersendiri didalam peraturan yang sudah ada. Hal tersebut
diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5
yang berbunyi “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hururf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang
diketahui oleh lurah/kepala desa setempat”. Namun yang terjadi dilapangan ada
beberapa KUA yang menambahkan persyaratan berupa pengumuman radio untuk
meyakinkan Kepala KUA untuk mencatatkan suatu pernikahan. Penelitian ini
berfokus kepada efektivitas penambahan persyaratan dan pendapat kepala KUA
Kota Banajarmasin tentang penambahan persyaratan wali nikah yang mafqûd.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah lapangan (field reserch)
dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
terstruktur dengan empat informan yaitu Kepala KUA Kecamatan di Kota
Banjarmasin. Analisis data dilakukan melalui proses editing, klasifikasi, dan
kesimpulan, serta analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang
persyaratan untuk calon mempelai yang wali nasabnya mafqûd. Dari empat KUA
Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin ada dua KUA yang mewajibkan
penambahan persyaratan untuk mencatatkan pernikahan yang wali nikahnya
mafqûd yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan
Banjarmasin Barat. Setelah itu ada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan yang
menggunakan pernambahan persyaratan dalam keaadaan tertentu saja. Sedangkan
KUA Kecamatan Banjarmasin Utara hanya menggunakan peraturan yang sudah
ada tanpa adanya penambahan persyaratan