Halisah, Nurul (2024) Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN NURUL HALISAH.pdf Download (74kB)
	Text AWAL NURUL HALISAH.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK NURUL HALISAH.pdf Download (82kB)
	Text BAB I NURUL HALISAH.pdf Download (191kB)
	Text BAB II NURUL HALISAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text BAB III NURUL HALISAH.pdf Download (162kB)
	Text BAB IV NURUL HALISAH.pdf Download (272kB)
	Text BAB V NURUL HALISAH.pdf Download (68kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA NURUL HALISAH.pdf Download (101kB)
	Text LAMPIRAN NURUL HALISAH.pdf Download (13MB)

ABSTRAK

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus dilayani di sekolah formal maupun non-formal. Pemerintah berperan penting dalam pemerataan pendidikan berkualitas bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 telah diterbitkan, pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perda tersebut dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah formal. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian harus mengkaji ketentuan hukum yang ada serta apa yang terjadi di Masyarakat dengan dua jenis pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif, peneliti melakukan wawancara dan angket (kuesioner) kepada 4 sekolah yakni kepala sekolah dan guru di sekolah formal tingkat sekolah dasar wilayah kecamatan mandastana. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 huruf b terkait pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah formal di Kabupaten Barito Kuala belum optimal. Sosialisasi dan pelatihan terkait pendidikan inklusi belum merata dan konsisten, serta masih ada kekurangan dalam komunikasi dari pihak pemerintah atau dinas pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga masih belum memadai. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini guna mencapai tujuan hak pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak di wilayah tersebut

Actions (login required)

View Item