Rizani, Muhammad (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar). Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf Download (202kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text BAB I.pdf Download (757kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	Text BAB III.pdf Download (625kB)
	Text BAB IV.pdf Download (692kB)
	Text BAB V.pdf Download (499kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (474kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan implementasi dari Otonomi Daerah dimana Bupati Banjar secara hukum memiliki Tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, dan pengendalian dalam Mengelola Aset milik daerah yang tertuang dalam pasal 139-140. Bangunan pasar rakyat merupakan aset milik daerah yang terbengkalai tidak terawat atau tidak difungsikan dengan baik serta tanah yang penuh dengan rerumputan dan ilalang. Penelitian ini berfokus Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang bangunan terbengkalai yaitu pasar rakyat gambut baru, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengetahui peran pemerintah terhadap bangunan terbengkalai sesuai dengan peraturan daerah tersebut kemudian kendala dan upaya dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang bersumber dari informan yaitu Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 terhadap bangunan terbengkalai yaitu pasar rakyat gambut baru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak berjalan dengan baik pelaksanaan peraturan daerah tersebut. kendala yang terjadi dari awal proyek bangunan ini sudah memiliki masalah antara masyarakat, pedagang dan pengembang bangunan ini, kemudian pada saat bangunan ini terjadi pemerintah tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa rencana-rencana yang ingin dilaksanakan sehingga menjadikan bangunan pasar rakyat gambut baru ini terbengkalai dan membuat masyarakat pedagang tidak memiliki minat dalam melakukan perdagangan disana.

Actions (login required)

View Item