Andria, Muhammad (2024) Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (197kB)
	Text AWAL - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (122kB)
	Text BAB I - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (457kB)
	Text BAB II - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text BAB III - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (237kB)
	Text BAB IV - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (566kB)
	Text BAB V - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (242kB)
	Text LAMPIRAN - MUHAMMAD ANDRIA.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Administrasi Keuangan Anggota DPR meliputi isu transparansi, keadilan distribusi tunjangan, dan kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas publik. Beberapa kritikus menyoroti bahwa UU ini memberikan tunjangan yang berlebihan kepada anggota DPR dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dalam penggunaan dana negara. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait, serta menerapkan analisis kualitatif untuk memahami implementasi dan dampak UU terhadap anggota DPR. Data sekunder meliputi literatur akademik dan sumber hukum yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 memberikan hak administrasi yang luas kepada anggota DPR, termasuk tunjangan dan pensiun. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara hak yang diberikan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Studi ini merekomendasikan revisi UU untuk memastikan pemerataan hak dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Hasil Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR sangat banyak efek negatifnya daripada efek positifnya bagi Negara. Undang-undang secara hukum sudah inKonstitusional dengan UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Melihat historis peraturan perundang-undangan dan analisis terkait dengan pengaturan penyediaan dan pengaturan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negera yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, maka dilakukan pengahapusan dan digantikan dengan uang pesangon

Actions (login required)

View Item