Kurniawan, M. Andry (2024) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Kedudukan Harta Bersama Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima. Skripsi, Syariah.

	Text keaslian tulisan .pdf Download (245kB)
	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (368kB)
	Text BAB I.pdf Download (624kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB)
	Text BAB III.pdf Download (404kB)
	Text BAB IV.pdf Download (615kB)
	Text BAB V.pdf Download (396kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (522kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya perbedaan pendapat hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kedudukan harta pada isbat nikah poligami. Perbedaan tersebut menilai keberadaan isbat nikah poligami yang masih bisa dikabulkan dan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat hakim mengenai kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima serta dasar hukum dan solusi yang diberikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada 2 orang hakim. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Pertama, isbat nikah poligami dimungkinkan ketika melakukan permohonan izin poligami terlebih dahulu kemudian melakukan isbat nikah. Harta yang dihasilkan akan menjadi harta bersama ketika isbat nikah tersebut dikabulkan. Kedua, isbat nikah poligami sudah dihapuskan karena dibatasi oleh adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Harta yang ada pada pernikahan siri sama sekali tidak dapat menjadi harta bersama. Ada beberapa dasar hukum persepsi hakim. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Ada beberapa solusi yang diberikan terkait dengan kedudukan harta. Pertama, melalui isbat nikah poligami dengan menyelesaikan prosedur poligami. Kedua, melakukan permohonan pembagian harta melalui Pengadilan Negeri. Ketiga, membuat perjanjian di hadapan notaris.

Actions (login required)

View Item