Hayati, Nisa (2021) Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN - NISA HAYATI.pdf Download (187kB)
	Text AWAL- NISA HAYATI.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK-NISA HAYATI.pdf Download (55kB)
	Text BAB I-NISA HAYATI.pdf Download (573kB)
	Text BAB II-NISA HAYATI.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text BAB III-NISA HAYATI.pdf Download (196kB)
	Text BAB IV-NISA HAYATI.pdf Download (464kB)
	Text BAB V-NISA HAYATI.pdf Download (18kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-NISA HAYATI.pdf Download (165kB)
	Text LAMPIRAN - NISA HAYATI.pdf Download (7MB)

ABSTRAK

Penyediaan pelayanan parkir oleh pemerintah seharusnya ditujukan untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat, di beberapa tempat tertentu penggunaan tempat dan jasa pelayanan parkir itu berbayar. Selain daripada itu pelayanan retribusi parkir merupakan cara pemerintah daerah menambah pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu penelitian ini juga mencari tahu apa saja masalah yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi, melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan petugas dilokasi penelitian, dan dengan 2 instansi terkait yakni Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa tujuan menambah pendapatan daerah dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Namun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tampaknya kirang memperhatikan aspek kerapian, kenyamanan, dan ketertiban. Hal ini nampak dari seringnya terlihat masyarakat parkir tidak pada tempatnya menggunakan lahan parkir sebagai tempat jualan. Dan dilahan parkir banyak sampah yang berserakan. Selain itu pemerintah membiarkan terjadinya pungli dibeberapa lokasi parkir sehingga masyarakat harus membayar dua kali lipat daripada seharusnya. Beginilah hasilnya jika pemerintah hanya peduli pada uang untuk pendapatan daerah dan kurang memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian peraturan ini diantaranya peraturan kurangnya pemahaman yang baik dikalangan pelaksana perda dilapangan baik petugas Dinas Perhubungan dan petugas juru parkir. Tidak adanya sanksi berefek jera pada petugas dan masyarakat yang melanggar sehingga terkesan adanya pembiaran dari Pemerintah Daerah

Actions (login required)

View Item