Chairunnisa, Chairunnisa (2024) Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Banjarmasin),. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN CHAIRUNNISA.pdf Download (234kB)
	Text AWAL CHAIRUNNISAAA.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (17kB)
	Text BAB I.pdf Download (326kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text BAB III.pdf Download (101kB)
	Text BAB IV.pdf Download (136kB)
	Text BAB V.pdf Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA CHAIRUNNISA.pdf Download (160kB)
	Text LAMPIRAN CHAIRUNNISAA.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kasus di mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpoligami tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada syarat persetujuan istri pertama dan pengadilan. Namun, pada setiap perkawinan poligami PNS dengan para istrinya ini memiliki bukti berupa buku nikah dari KUA. Hal ini menarik karena PNS seharusnya lebih dalam mematuhi hukum, mengingat tentang sumpah atau janji PNS ketika diangkat untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Penulis melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari istri kedua dan ketiga dan salah satu anak hasil perkawinan poligami. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pengalaman para istri serta anak yang menjalani kehidupan rumah tangga perkawinan PNS. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan teori perkawinan dalam islam dan kewajiban suami yang berpoligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat ketidakharmonisan keluarga yang terjadi dalam penelitian ini karena suaminya telah melakukan poligami. Praktik perkawinan poligami yang terjadi dalam rumah tangga PNS pada penelitian ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya melakukan perkawinan poligami yang sah secara agama dan hukum dengan memiliki bukti berupa buku nikah dengan para istri-istrinya sedangkan poligami yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan poligami, salah satunya mengenai tidak adanya persetujuan istri untuk melakukan poligami, dan perlakuan adil untuk para istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, jika perkawinan poligami itu dijalani dengan benar berdasarkan aturan yang ada, serta sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Agama, maka tidak ada yang tersakiti dan perkawinan itu akan membawa ketenangan. Dampak dari praktik poligami ini termasuk kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri, serta kurangnya tanggung jawab suami dalam pemenuhan nafkah keluarga. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga dan berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga, khususnya istri dan anak-anak.

Actions (login required)

View Item