Sejak tahun 2000 hingga Juni 2022, DSN-MUI telah mengeluarkan produk fatwa
sebanyak 152 fatwa. Meski telah memiliki metode istinbath hukum, masih banyak
kalangan mempertanyakan produk fatwa DSN-MUI. DSN-MUI dipandang lebih
memilih pendapat ashlah (lebih maslahat) ketimbang pendapat yang arjah (lebih
kuat). Berdasarkan hal di atas maka diteliti relasi sosiologis latar belakang fatwa
DSN-MUI dan model fatwa DSN-MUI. Sampel fatwa DSN-MUI yang diteliti 31
fatwa. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis relasi sosiologis yang
mempengaruhi dan dipengarugi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000-2022 tentang perbankan Syariah; dan (2)
menganalisis model fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) tahun 2000-2022 tentang perbankan Syariah dalam perspektif
instinbath hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dan normatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan Historis (historical approach). Teknik pengumpulan bahan hukum
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research).
Kesimpulan sekaligus temuan penelitian ini adalah: (1) Mustafti, PBI, POJK dan
PMA KHES tidak memberi pengaruh pada model fatwa DSN-MUI tahun 2000
2022 tentang perbankan syari’ah yang diteliti. Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022
Tentang perbankan syariah yang diteliti dipengaruhi oleh UU RI No. 10 tahun 1998
Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Fatwa DSN
MUI mempengaruhi PBI, POJK dan KHES berupa diserapnya sejumlah fatwa DSN
MUI pada PBI, POJK dan KHES pada akad-akad syariah. Serapan PBI terhadap
fatwa DSN-MUI yang diteliti 21,05 % (8 dari 38 PBI), serapan fatwa DSN-MUI
yang diteliti pada POJK 15,00% (6 dari 40 POJK) dan serapan fatwa DSN-MUI
yang diteliti pada PMA KHES pada Buku II mencapai 65,51%.; (2) Model fatwa
DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah berdasarkan sampel fatwa
yang diteliti dominan dipengaruhi oleh faktar internal yaitu metode penetapan dan
pendekatan fatwa dengan rincian pendekatan Manhaji (21 fatwa atau 67,7 %),
Qath’i dan Bayani (6 fatwa atau 19,4%), dan pendekatan Qath’i (2 fatwa atau 6,45
%). Terdapat 2 fatwa (6,45 %) yang tidak relevan antara dalil yang digunakan
dengan subtansi fatwa yaitu Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan
Utang, Fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia
Syariah Ju’alah.