Marliana, Regita Cahyani (2025) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan di Kabupaten Banjar. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (332kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (765kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (8kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (327kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (19kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (741kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (200kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (64kB) |
ABSTRAK
Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2023, dengan total luas yang tercatat mencapai 24.588,89 hektar. Kabupaten Banjar menempati posisi kedua dengan luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 840,66 hektar, yang terhitung sejak 1 Mei hingga 25 Oktober 2023. Peristiwa ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan kesehatan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan dan dampak implementasinya di Kabupaten Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Peneliti turun kelapangan untuk mewawancarai narasumber�narasumber yang relevan, seperti 3 orang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dan 6 orang anggota masyarakat Kabupaten Banjar. Peneliti juga mengumpulkan data terkait kebakaran lahan dan hutan bersumberkan pada media berita online dan Dokumen yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Banjar. Sebagai data pelengkap, Peniliti juga Memasukkan pengalaman pribadi Peneliti ketika melakukan Perjalanan Dikabupaten Banjar terkait dengan peristiwa kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2023. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 tahun 2008 tentang pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan belum sepenuhnya terlaksanakan, terlihat dari tidak adanya penyuluhan dan sosialisasi terkait pengendalian kebakaran lahan dan hutan sebagaimana yang terdapat didalam pasal 7 yang berkemungkinan berakibat pada pelanggaran pasal 3, 4, dan 6. Selain itu penegakan hukum terhadap pelanggaran ini tidak ditegakkan secara tegas dan sehingga menjadi faktor berulangnya tindakan pelanggaran oleh masyarakat dan korporasi. Peneliti juga menemukan bahwa pasal 3 ayat dua menjadi celah Dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor, S.I.Pust |
Date Deposited: | 31 Jan 2025 00:13 |
Last Modified: | 31 Jan 2025 00:13 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28411 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |