Salsabila, Syabina (2025) Analisis Penerapan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ambang Batas Persyaratan Capres dan Cawapres (Perspektif Dosen Politik dan Hukum di Kota Banjarmasin). Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (426kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (199kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (3MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (469kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (388kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (596kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (187kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (681kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (5MB) |
ABSTRAK
Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yang menuai kontroversi karena dianggap menghambat kompetisi politik yang sehat. Penelitian ini menganalisis perdebatan akademisi, khususnya pengajar politik dan hukum di Banjarmasin, serta mengevaluasi ketentuan tersebut berdasarkan prinsip demokrasi dan keterwakilan. Menggunakan pendekatan socio-legal, penelitian ini melibatkan wawancara dengan delapan akademisi dari empat perguruan tinggi di Banjarmasin, serta analisis dokumen hukum dan studi kepustakaan. Penelitian berlangsung selama satu bulan, dari 7 November hingga 2 Desember 2024, dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, menurut analis politik Muhammad Rafy, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda, Pasal 222 menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk pelanggaran UUD 1945, pelemahan demokrasi, politik transaksional, dan polarisasi politik. Kedua, wawancara dengan dosen politik dan hukum di Banjarmasin mengungkap tiga pandangan: seperempat mendukung PT 20%, sementara sisanya terbagi rata antara mendukung PT dengan ambang <15% dan menolak PT sepenuhnya. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi pada awal Januari 2025 memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20% bertentangan dengan konstitusi. Efektivitas penghapusan PT dalam mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi oleh para analis dan akademisi dalam penelitian ini memerlukan evaluasi lebih lanjut.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor, S.I.Pust |
Date Deposited: | 03 Feb 2025 06:15 |
Last Modified: | 03 Feb 2025 06:15 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28444 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |