Nisa, Jamiyatun (2025) Tinjauan Filosofis Terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022). Tesis, Pascasarjana.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (383kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (373kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (692kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (714kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (374kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (747kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (358kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (262kB) |
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (383kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak. Dengan aturan ini pasangan tidak dapat membagi harta bersama yang terbukti satu-satunaya tempat tinggal hingga anak dewasa atau sudah menikah. Perlunya telaah secara filosofis sejauh mana pengaturan tersebut benar-benar dianggap adil bagi mantan pasangan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum utama yang digunakan adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Adapun analisa dilakukan dengan teknik deskriptif dan statue approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, epistemologi harta bersama di Indonesia mengacu pada konsep kepemilikan harta dalam Al-Qur‟an dan kebiasaan („urf) masyarakat Indonesia yang kemudian dikodifikasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Ontologi harta bersama menjelaskan bahwa harta tersebut adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, yang menjadi milik bersama suami istri dan dapat dibagi ketika terjadi perceraian. Aksiologi harta bersama berfokus pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kepentingan sosial. Adapun epistemologi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki landasan kebiasaan (‘urf) masyarakat untuk menunda pembagian harta karena anak dan juga kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat hukum sendiri bagi lembaga peradilan di bawahnya. Ontologi kebijakan ini berfokus pada eksistensi harta bersama yang berfungsi sebagai tempat tinggal, yang memiliki nilai penting bagi kelangsungan hidup anak. Dalam aksiologi, kebijakan ini mengedepankan nilai keadilan substantif, di mana pembagian harta bersama ditunda untuk melindungi kepentingan anak (the best interest of the child).
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 13 Mar 2025 03:34 |
Last Modified: | 13 Mar 2025 03:34 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28534 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |