Farhani, Biki Nadwa (2025) Analisis Pertimbangan Penetapan Dispensasi Kawin No. 82/Pdt.P/2023/PA.Brb di Pengadilan Agama Barabai. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (156kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (90kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (345kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (216kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (270kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (105kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB) |
![]() |
Text
Lampiran-Lampiran.pdf Download (9MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Barabai dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb, yang secara nyata bertentangan dengan rekomendasi resmi dari Dinas Sosial. Permohonan dispensasi ini diajukan oleh orang tua calon pengantin yang masih berusia di bawah batas usia minimal perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kasus ini, Dinas Sosial menyatakan bahwa kedua calon pengantin dinilai belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk membina rumah tangga, serta tidak merekomendasikan agar pernikahan dilangsungkan. Namun, majelis hakim tetap memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan adanya hubungan yang telah terjalin selama beberapa bulan dan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma sosial maupun agama apabila pernikahan tidak segera dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data utama berupa dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi yang luas dalam menafsirkan makna “alasan sangat mendesak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menimbulkan ruang tafsir yang cukup fleksibel bagi hakim, yang dalam kasus ini justru menimbulkan kontradiksi antara pertimbangan yuridis dan rekomendasi profesional dari lembaga yang kompeten di bidang perlindungan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang bertentangan dengan rekomendasi Dinas Sosial berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara pendekatan hukum yang diterapkan oleh hakim dan hasil kajian psikologis serta sosial dari lembaga terkait, agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan jangka panjang anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 12 Jun 2025 06:08 |
Last Modified: | 12 Jun 2025 06:08 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28986 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |