Munirah, Siti (2025) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (288kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAKK.pdf Download (187kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (718kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (318kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (506kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (190kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (424kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (5MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Tabukan, Hulu Sungai Utara. Latar belakang masalah ini adalah masih banyaknya masyarakat setempat yang menggunakan jamban di sungai untuk buang air besar, meskipun telah ada regulasi yang melarang praktik tersebut, sehingga menghambat terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengukur sejauh mana efektivitas perda tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas perda BABS di Desa Sungai Tabukan dan menguraikan kendala-kendala yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak pemerintah desa, puskesmas, serta masyarakat setempat. Hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2016 masih belum efektif sepenuhnya dalam mengubah perilaku masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari berbagai sisi: Pertama, kuatnya kebiasaan turun-temurun dan faktor kepraktisan masyarakat dalam buang air sembarangan di sungai, diperparah dengan minimnya pengetahuan dan kesadaran mereka akan perda. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang menantang, seperti banyaknya rumah di pinggir sungai yang sulit dibangun WC standar, serta kondisi rawa. Ketiga, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah menghalangi kepemilikan WC layak dan keterbatasan kapasitas PDAM memengaruhi ketersediaan air bersih. Keempat, implementasi dari sisi pemerintah desa dan puskesmas masih menghadapi tantangan, termasuk lemahnya penegakan sanksi dan belum optimalnya sosialisasi serta penyediaan solusi alternatif yang komprehensif
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 25 Jun 2025 01:04 |
Last Modified: | 25 Jun 2025 01:04 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29089 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |