Putriani, Angeli (2025) Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami pada Penetapan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa.Js Dan 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks). Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
Pernyataan.pdf Download (240kB) |
![]() |
Text
AWALL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (7kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (534kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB) |
![]() |
Text
BAB III (2).pdf Download (567kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (274kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (226kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (231kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (7MB) |
ABSTRAK
Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Dalam sistem hukum Indonesia, seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/Pa.Js dan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks yang didalamnya terdapat duduk perkara yang sama, tetapi dengan amar putusannya berbeda sehingga kedua perkara tersebut terjadi disparitas. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada dua putusan tersebut dan untuk mengetahui sinkronisasi dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian dua putusan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif berdasarkan pertimbangan hakim dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dinilai kurang selaras dengan regulasi terbaru karena tidak mempertimbangkan Buku II Pedoman Administrasi Peradilan Agama Revisi Tahun 2013. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks dinilai telah sesuai, karena tidak dapat menerima permohonan berdasarkan ketentuan hukum positif dan pedoman administrasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan perbedaan penerapan hukum dan keselarasan regulasi antar pengadilan
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 30 Jun 2025 06:54 |
Last Modified: | 30 Jun 2025 06:57 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29149 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |