Noormala, Noormala (2025) Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (139kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (188kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (429kB) |
![]() |
Text
BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (653kB) |
![]() |
Text
BAB 3.pdf Download (269kB) |
![]() |
Text
BAB 4.pdf Download (482kB) |
![]() |
Text
BAB 5.pdf Download (200kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (241kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Fenomena jasa joki dalam pendaftaran dan pelatihan Kartu Prakerja menjadi bentuk realitas sosial baru yang muncul sebagai respons atas rendahnya literasi digital masyarakat, termasuk di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Praktik ini tetap terjadi meski sudah ada larangan yang jelas pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa “pendaftaran Program Kartu Prakerja harus dilakukan secara mandiri oleh calon penerima”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik joki tersebut dilaksanakan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ini berdasarkan akad ijārah dan wakalah bil ujrah. Penelitian ini di lakukan di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan pelaku joki dan pengguna jasa. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang berprofesi sebagai Joki pendaftaran Kartu Prakerja dan orang yang menggunakan jasa tersebut, pada awalnya memiliki 10 informan namun yang dapat di wawancara cuman 4 informan, dengan jumlah 2 orang Joki dan 2 orang pengguna jasa Joki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik joki dilakukan dengan sistem upah 50% dari insentif, namun dilakukan tanpa adanya akad yang sah dan disertai dengan penyembunyian informasi penting mengenai uang pada pelatihan berikutnya sebesar 50 ribu. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur ghisy dan tadlis, yaitu penipuan tersembunyi dan penyamaran informasi yang menimbulkan ketidak jujuran dalam transaksi. Hal ini menjadikan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam muamalah Islam. Praktik ini pada tinjuan hukum ekonomi syariah masuk dalam akad ijārah dan wakalah bil ujrah yang di larang dan merupakan akad yang tidak sah secara hukum ekonomi syariah.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 03 Jul 2025 00:30 |
Last Modified: | 03 Jul 2025 00:30 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29191 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |