Pratama, Muhammad Ridho (2025) Pendirian Rumah Ibadah menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (215kB) |
![]() |
Text
AWAL_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama_.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (124kB) |
![]() |
Text
BAB I_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (506kB) |
![]() |
Text
BAB II_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) |
![]() |
Text
BAB III_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (312kB) |
![]() |
Text
BAB IV_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (313kB) |
![]() |
Text
BAB V_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (10kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (239kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN_Skripsi_Muhammad Ridho Pratama.pdf Download (7MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, khususnya bagi kelompok agama minoritas, menjadi isu krusial dalam kehidupan beragama di Indonesia. Meski konstitusi dan hukum positif menjamin kebebasan beragama, pada praktiknya masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran, seperti hambatan administratif, diskriminasi, dan intoleransi dari masyarakat. Kasus penolakan pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas, Banjarmasin, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana konflik horizontal dapat muncul karena ketimpangan relasi antar kelompok keagamaan. Penelitian ini hadir untuk menelaah akar persoalan tersebut dalam kerangka hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait penolakan pembangunan rumah ibadah di Pasir Mas, serta menganalisis perlindungan hukum atas pembangunan rumah ibadah dalam kerangka konstitusi dan instrumen hukum lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek legalnya, tetapi juga mengkaji bagaimana realisasi hak tersebut di tengah dinamika sosial masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang undangan seperti UUD 1945, UU HAM, dan PBM 9 dan 8 Tahun 2006, serta pendapat para ahli dan studi terdahulu yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan dan doktrinal untuk meninjau landasan hukum yang berlaku serta dampaknya terhadap kebebasan beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pembangunan rumah ibadah seperti di Pasir Mas mencerminkan adanya ketimpangan dalam penerapan hak asasi manusia. Meskipun dijamin dalam hukum, pelaksanaannya sering terhambat oleh interpretasi sosial-keagamaan mayoritas dan kendala administratif. Penelitian ini menegaskan perlunya keberpihakan negara secara aktif dalam menjamin hak atas kebebasan beragama yang berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menghormati keragaman yang hidup di tengah masyarakat.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 31 Jul 2025 02:06 |
Last Modified: | 31 Jul 2025 02:06 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29932 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |