Sonia, Elma (2025) Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Studi Pada Pemerintahan Desa Muara Tupuh). Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (212kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (411kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (878kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (665kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (560kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (262kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (318kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi prinsip otonomi daerah sebagai strategi pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa, yang sering dikaitkan dengan masyarakat adat, memiliki peran strategis dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan demokrasi dan kearifan lokal. Dalam konteks good governance, tata kelola pemerintahan desa harus mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti maslahat dan maqashid syariah. Pemerintah desa, termasuk Kepala Desa dan aparatnya, memiliki amanah besar dalam mengelola dana dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Hal ini menuntut kepemimpinan yang adil, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, sebagaimana tercermin dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi kasus di Desa Muara Tupuh menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan pelayanan publik yang belum optimal, sehingga diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.Peran kepala desa di Desa Muara Tupuh memiliki implikasi yang sangat besar dalam menentukan kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab atas berbagai aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan warga. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada efektivitas peran kepala desa dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan yang tepat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah daerah. Konsep good governance, yang selaras dengan prinsip-prinsip fikih siyasah Islam, mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bermaslahat, terutama dalam konteks lokal seperti di Desa Muara Tupuh. Tata kelola desa yang baik tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 01 Aug 2025 02:37 |
Last Modified: | 01 Aug 2025 02:37 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29966 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |