Fitriana, Dina (2025) Keabsahan Hukum dalam Perubahan Gender menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (78kB) |
![]() |
Text
AWAL .pdf Download (983kB) |
![]() |
Text
abstrak.pdf Download (110kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (617kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (754kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (214kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (93kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang keabsahan hukum dalam perubahan gender menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, perubahan gender diakomodasi melalui mekanisme hukum tertentu, seperti putusan pengadilan negeri berdasarkan permohonan individu dengan dilengkapi bukti medis dan psikologis. Namun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur perubahan gender, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, dalam hukum Islam, perubahan gender secara umum dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah, kecuali dalam kondisi darurat medis seperti kasus khuntsa musykil (interseks), di mana penyempurnaan alat kelamin diperbolehkan berdasarkan prinsip darurat (ḍarūrah) dan maslahat (kemaslahatan). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode komparatif untuk menganalisis perbedaan pengertian, dasar hukum, serta ketentuan perubahan gender dalam dua sistem hukum tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengambil bahan hukum perundang-undangan, Al Quran hadist, fatwa MUI,pendapat ulama kontemporer. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menarik kesimpulan dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif berorientasi pada perlindungan hak asasi dan pengakuan identitas hukum individu, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada penjagaan fitrah dan kaidah syar'i. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus dalam hukum nasional yang mengatur secara rinci prosedur perubahan gender untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati nilai nilai agama dan moral di masyarakat.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Perbandingan Mazhab |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 04 Aug 2025 01:32 |
Last Modified: | 04 Aug 2025 01:32 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29988 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |